PENGAUDITAN SIKLUS PENDAPATAN

A. PENGERTIAN SIKLUS PENDAPATAN

Siklus pendapatan adalah siklus tentang transaksi penjualan barang atau jasa yang menjadi usaha utama perusahaan, baik tunai maupun kredit. Jika yang dijual adalah aset tetap atau sekuritas maka, penjualan tersebut tidak termasuk dalam siklus pendapatan, tetapi termasuk dalam siklus investasi karena penjualan aset tetap dan sekuritas bukan menjadi tujuan utama kegiatan usaha perusahaan. Dalam realitas teknis pelaksanaan pengauditan dimungkinkan seluruh kategori transaksi penjualan diperiksa pada saat pelaksanaan pengauditan siklus pendapatan.

B. TRANSAKSI DAN AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIKLUS PENDAPATAN      

Berikut ini adalah contoh transaksi dan akun yang berhubungan dengan siklus pendapatan:

NO	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
1	Penjualan tunai	Kas	Penjualan
2	Penjualan kredit	Piutang dagang	Penjualan
3	Pelunasan piutang	Kas	Piutang dagang
4	Potongan tunai	Potongan tunai	Piutang dagang
5	Retur penjualan	Retur penjualan	Piutang dagang
6	Kerugian piutang	Kerugian piutang	Cadangan kerugian piutang
7	Penghapusan piutang	Cadangan kerugian piutang	Piutang dagang

C. TUJUAN PENGAUDITAN SIKLUS PENDAPATAN 

• Tujuan umum: menguji kewajaran pelaporan keuangan secara keseluruhan.
• Tujuan Khusus: menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo akun siklus pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selengkapnya dijelaskan didalam ISA 200;

"Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing" ( Keseluruhan tujuan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit yang sesuai dengan standar Internasional tentang audit)

Konsep dasar sebagai pemahaman untuk audit berbasis resiko yang saling berkaitan dengan ISA 200 sebagai acuannya, yaitu ;

• Reasonable Assurance (Asuransi yang layak) Ketika auditor memperoleh buktiaudit yang cukup dan tepat untuk menekan resiko audit, namun tidak mungkin sampai ketingkat nol, karena ada kendala bawaan dalam setiap audit.
• Audit Scope (Lingkup Audit) Perluasan tanggung jawab dari tanggung jawab audit yang utama yang mewajibkan auditor untuk melaksanakan pekerjaan tambahan. 
• Material Misstatement (Salah saji yang meterial) Konsep materialitas diterapkan oleh auditor dalam pelaksannan audit derta dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang teridentifikasi terhadap laporan keuangan. Kesalahan penyajian termasuk penghilangan penyajian dipandang material jika kesalahan penyajian tersebut diperkirakan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.
• Assertion (Asersi) Representasi manajemen yang tertanam dalam laporan keuangan yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai bentuk potensi salah saji yang bisa saja terjadi.

Kriteria kewajaran asersi:

• Asersi sesuai dengan bukti pembukuan dan bukti penguat
• Penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

D. FRAMEWORK PENGAUDITAN

Framework pengauditan menurut Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) tentang asersi manajemen atau pernyataan keuangan manajemen:

1. Eksistensi atau terjadinya: Apakah saldo akun ada dan transaksi benar benar terjadi?
2. Kelengkapan: Apakah transaksi disajikan secara lengkap?
3. Hak dan Kewajiban: Apakah saldo akun benar-benar hak atau kewajiban perusahaan?
4. Penilaian atau Alokasi: Apakah transaksi dinilai dan dibukukan dengan tepat?
5. Penyajian dan Pengungkapan: Apakah transaksi disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAK?

Contoh :

Saldo piutang Rp 100.000.000,00

1. Pengujian asersi eksistensi dan terjadinya: membuktikan bahwa piutang tersebut ada, misalnya dengan konfirmasi piutang dan membuktikan bahwa transaksi piutang benar-benar terjadi, misalnya dengan memeriksa faktur penjualan kredit (melakukan prosedur vouching).
2. Pengujian asersi kelengkapan: menguji dan membuktikan tentang kemungkinan adanya piutang yang belum dicatat dan dilaporkan dalam saldo piutang, misalnya dengan cara menelusur bukti piutang/faktur penjualan kredit ke buku jurnal, buku pembantu dan buku besar (melakukan prosedur tracing)
3. Pengujian asersi hak dan kewajiban: membuktikan bahwa piutang tersebut hak perusahaan, misalnya menguji pisah batas (cut-off) transaksi (ingat syarat penjualan FOB Shipping Point/Destination) dan membuktikan ada tidaknya kewajiban di balik piutang, misalnya piutang menjadi jaminan utang atau dijual dengan garansi/sales with recourse.
4. Pengujian asersi penilaian atau alokasi: menguji kewajaran pencadangan piutang serta penghapusan piutang, misalnya dengan mereview penentuan presentase kerugian piutang, membandingkan dengan presentase tahun sebelumnya, dan menghitung kembali jumlah kerugian piutang yang dicadangkan.
5. Pengujian asersi penyajian dan pengungkapan: mereview ketepatan piutang dalam neraca, misalnya tentang penempatan piutang jangka pendek dan panjang, serta pelaporan cadangan kerugian piutang dan mereview kecukupan pengungkapan atas saldo piutang, misalnya pengungkapan tentang adanya piutang yang dijaminkan atau adanya penjualan piutang bergaransi.

Sedangkan klasifikasi asersi manajemen atau pernyataan keuangan manajemen menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA ) atau Auditing Standards Board (ASB):

          Asersi Transaksi;

1. Occurence (Kejadian), yaitu transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan.
2. Completeness (Kelengkapan), yaitu semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat, memang sudah dicatat.
3. Accuracy (Ketepatan), yaitu angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan transaksidan peristiwa yang dicatat, sudah dicatat dan akurat.
4. Cut-off (Pisah Batas Transaksi), yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar.
5. Classification (Klasifikasi), yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar.

          Asersi Saldo Akun;

1. Existence, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas benar ada
2. Rights and Obligations, yaitu entitas memiliki dan menguasai aset, dan utang merupakan kewajiban entitas.
3. Completeness, yaitu semua aset, kewajiban, dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat.
4. Valuation and allocation, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dicantumkan dengan jumlah yang benar, serta semua penyesuaian untuk penilaian dan alokasi telah dicatat dengan benar.

          Asersi penyajian dan pengungkapan;

1. Occurence, rights, and obligations, yaitu transaksi, peristiwa, dan hal-hak lain yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan, memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan.
2. Completeness, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan, sudah dicantumkan dengan lengkap.
3. Classification and understandability, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapan dinyatakan dengan jelas.
4. Accuracy and Valuation, yaitu informasi keuangan dan Informasi lainnya diungkapkan dengan wajar (fairly disclosed) dan dalam jumlah yang benar (appropriate amounts).

D. POTENSI SALAH SAJI

Salah saji atau kesalahan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Kesalahan tidak disengaja (error)
2. Kesalahan disengaja (fraud)

Potensi salah saji dipengaruhi oleh tingkat kecukupan dan tingkat efektifitas SPI (Sistem Pengendalian Internal) . Untuk mengukur tingkat potensi salah saji, auditor harus memahami dan menguji SPI yang berkaitan dengan objek pengauditan.

Bentuk salah saji: 

1. Saldo akun dilaporkan lebih besar atau lebih rendah, secara signifikan, dari saldo akun yang sesungguhnya.
2. Pengungkapan atau penjelasan terhadap saldo akun sangat tidak memadai.

Faktor penyebab salah saji:

1. Terjadi kesalahan pada bukti transaksi, misalnya kesalahan perkalian, penjumlahan dan seterusnya.
2. Terjadi markup transaksi.
3. Terjadi transaksi fiktif/bukti palsu.
4. Terjadi kesalahan pembukuan, baik kesalahan klasifikasi dan atau penulisan kesalahan jumlah.
5. Terjadi kesalahan pisah batas (cut-off) pecatatan transaksi.

E. KOMPONEN STANDAR SPI UNTUK SIKLUS PENDAPATAN

Dalam hal ini mencakup;

1. Standar Pemisahan Fungsi

Salah satu prinsip dalam SPI untuk menjamin efektifitas pelaksanaan transaksi serta untuk mencegah potensi salah saji dan kecurangan adalah pemisahan fungsi. 

Fungsi-fungsi yang kemungkinan dibentuk untuk siklus pendapatan mencakup;

• Fungsi pelayanan konsumen
• Fungsi penjualan
• Fungsi pengiriman
• Fungsi pencatatan piutang
• Fungsi penagihan
• Fungsi penerimaan kas
• Fungsi otorisasi transaksi

Sejalan dengan perkembangan kemampuan TI dalam mengendalikan aktivitas bisnis secara elektronik, berbagai fungsi yang semula dipisah dimungkinkan untuk diintegrasikan. Proses bisnis yang semula harus dilakasanakan secara berurutan (sequential) oleh berbagai fungsi organisasi, dengan TI kemungkinan diubah menjadi dilakukan secara simultan. Maka dari itu, auditor harus memahami kebijakan pemisahan fungsi serta kebijakan pemberdayaan teknologi, serta meganalisis dampaknya terhadap validitas laporan keuangan.

2. Dokumen Transaksi dan pembukuan

 Salah satu elemen penting dalam SPI adalah kecukupan dokumentasi, yang antara lain mencakup:

• Dokumen Transaksi
• Dokumen Pembukuan

Dokumen transaksi dan dokumen pembukuan merupakan alat control pelaksanaan transaksi bisnis. Dokumen transaksi dan dokumen pembukuan bisa dalam bentuk MANUAL maupun ELEKTRONIK.

Dua aspek penting dalam pengujian dokumen transaksi:

1. Pengujian Validitas bukti transaksi
2. Pengujian ketetapan perlakuan akuntansi

Dokumen tansaksi menjadi sumber utama dari proses pembukuan sehingga dokumen transaksi akan menjadi salah satu objek audit yang harus diuji secara sampling. 

Ada dua aspek penting dalam pengujian dokumen dalam pengujian dokumen transaksi adalah;

• Pengujian validitas bukti transaksi.
• Pengujian ketepatan perlakuan akuntansi.

>> Dokumen transaksi dalam siklus pendapatan mencakup:

• Pesanan pelanggan (customer order)
• Faktur penjualan tunai/kredit
• Bukti pengiriman barang (jika barang dikirim langsung ke pelanggan)
• Bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang
• Memo kredit untuk retur penjualan

>> Dokumen pembukuan dalam siklus pendapatan mencakup:

• Jurnal penjualan
• Jurnal Penerimaan kas
• Jurnal penerimaan umum (untuk retur penjualan)
• Buku pembantu piutang
• Laporan manajerial dan laporan keuangan

3. Pengujian Substantif 

Suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi.

      

•  Prosedur pengujian substantif terdiri dari;

      a) Prosedur Analitis Pendahuluan

1. Memahami karakteristik industri dan bisnis.
2. Menelusur saldo awal ke kertas kerja tahun sebelumnya.
3. Review mutasi pada jurnal/ buku besar/buku pembantu, mencatat mutasi-mutasi yang tidak lazim baik dari segi jumlah maupun asal transaksinya.
4. Periksa kebenaran penjumlahan dan kesesuaian data antar dokumen pembukuan, misalnya antara jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

     b) Prosedur Analitis

• Menentukan prediksi jumlah saldo rekening berdasarkan aktivitas transaksi, pangsa pasar, dan data saldo rekening tahun-tahun sebelumnya.
• Menghitung rasio, misalnya:

          1) Rasio penjualan dengan kapasitas penjualan perusahaan

          2) Rasio pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan piutang dagang.

          3) Rasio perputaran piutang.

          4) Rasio biaya kerugian piutang dengan jumlah penjualan kredit bersih.

          5) Rasio biaya kerugian piutang dengan penghapusan piutang.

• Membandingkan hasil perhitungan rasio dengan angka rasio yang diharapkan, misalnya dengan rasio tahun lalu, rasio anggaran, rasio industri,  maupun dengan angka pembanding yang lain.

     c)  Prosedur Pengujian Detil Transaksi

• Voucing sampel transaksi penjualan dan piutang dagang ke dokumen pendukung.
• Vouching debit piutang dagang ke faktur penjualan dan dokumen pendukungnya, misalnya: customer order, sales order, dan shipping documents.
• Vouching kredit piutang dagang ke remittance advice atau seles adjustment otorisasi retur penjualan, dan otorisasi penghapusan piutang.
• Tracing sampel faktur penjualan dan bukti penerimaan kas ke buku besar dan buku pembantu
• Lakukan pengujian pisah batas penjualan dan retur penjualan.

1. Pilih sampel pembukuan transaksi penjualan beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca, periksa dokumen pendukung seperti faktur penjualan dan dokumen pengiriman untuk menentukan ketepatan periode pencatatan.
2. Periksa memo kredit setelah akhir tahun, periksa dokumen pendukung, seperti tanggal laporan penerimaan, dan periksa ketepaanpencatatan retur penjualan.

• Lakukan pengujian pisah batas penerimaan kas

1. Lakukan observasi bahwa transaksi penerimaan kas yang terjadi pada akhir tahun pembukuan, termasuk cash on hand  dan deposit in transit telah dicatat dan dilaporkan pada tahun terjadinya transaksi.
2. Lakukan review terhadap dokumen pendukung seperti: ringkasan mutasi kas, copy setoran bank, dan laporan bank yang memuat transaksi lintas periode untuk menguji ketepatan pisah batas pembukuan dan pelaporan transaksi.

    d) Prosedur Pengujian Saldo Akun

• Lakukan konfirmasi piutang (prosedur ini tidak boleh ditinggalkan)
• Tentukan bentuk konfirmasi (positif atau negatif), timing, dan luas (extent) sampel piutang yang dikonfirmasi.
• Pilih sampel dan periksa hasil konfirmsiatas sampel pitang, investigasi penyimpanan yang terjadi.
• Jika konfirmasi positif tidak mendapatkan jawaban, lakukan prosedur alternatif sebagai berikut:

1. Vouching penerimaan kas setelah tanggal neraca.
2. Vouching ke dokumen-dokumen  pendukungnya.

• Penujian kecukupan cadangan kerugian piutang
• Periksa daftar umur piutang
• Periksa presentase kerugian piutang untuk setiap kategori umur piutang.
• Bandingkan presentase kerugian piutang dengan presentase tahun sebelumnya.
• Periksa ketepatan penentuan kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang.

    e) Prosedur review penyajian dan pengungkapan

• Memeriksa ketepatan klasifikasi piutang dalam neraca.
• Memeriksa kemungkinan adanya piutang bersaldo kredit, misalnya uang muka penjualan yang harus dicantumkan sebagai utang.
• Memeriksa ketepatan pelapoar cadangan kerugian piutang.
• Memeriksa kecukupan pengungkapan piutang, misalnya pengungkapan atas penjaminan piutang atau atas penjualan piutang bergaransi.

4. Konfirmasi Piutang

Konfirmasi piutang adalah pertanyaan secara tertulis kepada debitur tentang kebenaran saldo piutang menurut catatan klien

Bentuk konfirmasi:

1. Konfirmasi positif: konfirmasi yang membutuhkan jawaban dari debitur, basik saldo yang ditanyakan sesuai atau tidak sesuai.
2. Konfirmasi negatif: konfirmasi yang hanya perlu dijawab jika saldo piutang yang ditanyakan tidak sesuai dengan saldo menurut debitur.

Contoh konfirmasi positif:           

                                                                                               

PT PERMATA HIJAU

Jln. Padanaran No. 29

Semarang

KONFIRMASI PIUTANG

Kepada yth. 
Direktur PT ANTARIKSI
Jln. Kutilang No. 33, Yogyakarta.

Konfirmasi ini kami kirim untuk kepentingan auditor independen kami, bukan untuk menagih piutang kami. Menurut catatan kami, saldo piutang kami ke PT ANTARIKSA per 31 Desember 2007 adalah:

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Mohon konfirmasi atas kebenaran saldo tersebut. Jawaban mohon dikirim langsung ke alamat auditior independen kami dengan menggunakan amplop jawaban yang kami sediakan.

_____________   

Direktur Keuangan

Saldo piutang tersebut diatas benar/tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Tanda tangan

___________

Contoh konfirmasi negatif:

PT PERMATA HIJAU

Jln. Padanaran No. 29

Semarang

KONFIRMASI PIUTANG

Kepada yth. 
Direktur PT ANTARIKSI
Jln. Kutilang No. 33, Yogyakarta.

Konfirmasi ini kami kirim untuk kepentingan auditor independen kami, bukan untuk menagih piutang kami. Menurut catatan kami, saldo piutang kami ke PT ANTARIKSA per 31 Desember 2007 adalah:

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Jika saldo tersebut tidak sesuai, mohon penjelasan. Penjelasan mohon dikirim kealamat auditor independen kami dengan menggunakan amplop jawaban yang kami sediakan.

_____________   

Direktur Keuangan

Saldo piutang tersebut diatas tidak benar, saldo yang benar adalah Rp ___________, dengan penjelasan sebagai berikut:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Tanda tangan

___________

Konfirmasi bentuk negatif hanya digunakan pada saat tiga kondisi berikut ini dipenuhi:

1. Risiko deteksi antar sedang atau tinggi artinya risiko pengendalian relatif rendah.
2. Saldo piutang didominasi oleh saldo-saldo yang kecil jumlahnya.
3. Konfirmasi positif diprakirakan tidak akan direspon oleh debiur.

Konfirmasi piutang ditinggalkan pada saat:

• Saldo piutang tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.
• Konfirmasi diprediksi tdak efektif.
• Risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, disisi lain hasil pengujian analitis dan pengujian substantif lain tidak mengindikasikan adanya alah saji material.

Pengendalian konfirmasi:

• Memastikan bahwa jumlah, nama, dan alamat dalam surat konfirmasi sesuai dengan data dalam rekening pelanggan.
• Mengawasi proses pembuatan konfirmasi s.d. pengiriman konfirmasi.
• Menggunakan alamat KAP untuk amplop jawaban konfirmasi.
• Mengirimkan sendiri surat konfirmasi.

5. Kertas Kerja Pengauditan

Kertas kerja pengauditan berfungsi untuk mmendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan pengauditan, termasuk prosedur pengauditan yang telah ditempuh oleh auditor.

Kriteria kertas kerja yang baik:

• Sistematis, lengkap, dan relevan dengan tujuan pengauditan
• Mudah dipahami, seluruh prosedur pengauditan dan referensi data ( termauk index silang), dicantukan dalam kertas kerja pengauditan.

Contoh kertas kerja piutang:

INDEK: PD-2

RINGKASAN ANALISIS UMUR PIUTANG

Keterangan	Jumlah	KP	CKP
Belum jatuh tempo	Rp 300.000.000,00	1%	Rp  3.000.000,00
>30 hari	Rp 150.000.000,00	3%	Rp  4.500.000,00
>60 hari	Rp   80.000.000,00	5%	Rp  4.000.000,00
>90hari	Rp   35.000.000,00	8%	Rp  2.800.000,00
	Rp 535.000.000,00		Rp 14.300.000,00

Keterangan:

1. Jumlah piutang dan CKP sesuai dengan saldo menurut klien  (WTB-Neraca)
2. Secara sampling, seluruh kategori oiutang telah ditelusur ke faktur penjualan untuk pemeriksaan validitas faktur, jumlah rupiah, dan ketepatan pisah batas, lihat PD-2 untuk detil informasi pengujian.
3. Persentase kerugian piutang konsisten dengan tahun sebelumnya dan bisa diterima.
4. Biaya kerugian piutang ditentukan dengan tepat, dengan memperhitungkan CKP dalam daftar di atas, lihat PD-3

Darmawan

Budi Darmawan

2 Februari 2008

INDEK: PD-3

CADANGAN KERUGIAN PIUTANG

CKP Per 31/12/06 (kredit)	Rp   8.000.000,00	a
Penghapusan piutang tahun 2007	Rp   2.600.000,00	b
Sisa cadangan kerugian piutang	Rp   5.400.000,00
CKP per 31/12/07	Rp 14.300.000,00	c
Kerugian piutang tahun 2007	Rp   8.900.000,00	d

Keterangan:

a. Sesuai dengan saldo per pengauditan 31 Desember 2006

b. Telah ditelusur ke jurnal umum dan memo penghapusan piutang.

c. Sesuai dengan CKP 31 Desember 2007 (WTB-Neraca)-PD-1.

D. Sesuai dengan beban kerugian piutang tahun 2007 (WTB-R/L)

Darmawan

Budi Darmawan

2 Februari 2008

5. Identifikasi risiko siklus pendapatan

Auditor harus tanggap dengan berbagai macam risiko transaksi siklus pendapatan berikut ini:

• Otorisasi kredit tidak sesuai dengan kebijakan manajemen
• Penjualan kredit tanpa otorisasi
• Barang dikeluarkan dari gudang untuk penjualan kredit tanpa otorisasi.
• Brang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
• Barang yang dipesan dan telah diotorisasi tidak dikirim ke pelanggan.
• Tidak dilakukan penagihan/tidak dibuatkan faktur atas barang yag telah dikirim.
• Terjadi duplikasi faktur.
• Dibuat faktur atas penjualan fiktif.
• Terjadi kesalahan harga/perhitungan pada faktur penjualan.
• Periode pencatatan penjualan tidak tepat.
• Faktur tidak dicatat atau dicatat tetapi terjadi kesalahan posting.
• Faktur dibukukan dengan jumlah yang salah.
• Penerimaan kas tidak dicatat atau tidak disetor ke bank.
• Daftar penerimaan kas tidak sesuai dengan tagihan.
• Terjadi kesalahan pembukuan/posting atas pelunasan piutang.